Menakar Konstitusionalitas APBN 2026: Mengapa Anggaran Makan Bergizi Gratis Tidak Boleh "Menumpang" di Pos Pendidikan

Analisis kritis Perkara 40/PUU-XXIV/2026 di MK terkait polemik anggaran Makan Bergizi Gratis Rp223 T yang diambil dari pos pendidikan 20% di APBN 2026. Menakar batas konstitusionalitas antara hak gizi anak dan kemurnian anggaran pendidikan demi masa depan bangsa.

Kasus hukum eks Dirut BRI Ventures Nicko Widjaja menguji batas tipis antara kegagalan bisnis dan korupsi. Artikel ini membedah bagaimana kriminalisasi risiko investasi modal ventura BUMN di tengah Tech Winter dapat memicu ketakutan inovasi dan mengancam kedaulatan digital Indonesia.

Artikel ini menelaah dua isu kontemporer dalam dunia advokat: gagasan standarisasi seragam berpangkat dan privilese bagi mantan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan perspektif UU Advokat, penulis berargumen bahwa kecenderungan hierarkis ini berpotensi mendistorsi kualitas pembelaan dan menciptakan legitimasi semu yang mengancam akses terhadap keadilan.

Artikel membahas solusi hukum berimbang saat konsumen gagal bayar cicilan. Konsumen diimbau proaktif mengajukan restrukturisasi kredit sesuai regulasi OJK dan menghindari over-kredit ilegal, sementara leasing harus mematuhi prosedur eksekusi jaminan fidusia yang sah.

Artikel ini mengedukasi warga mengenai penyelesaian kredit macet yang adil bagi leasing dan nasabah. Di satu sisi, leasing berhak menagih utang, dan debitur nakal yang menggelapkan aset bisa dipidana. Di sisi lain, proses eksekusi oleh leasing harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sinergi atau tumpang tindih? Artikel ini mengupas tuntas peran strategis Polri, Kejaksaan, dan KPK sebagai 'Trisula Keadilan' dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.