Dua tahun pemerintahan bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, dua tahun merupakan waktu yang memadai untuk menguji arah kebijakan, menilai konsistensi janji politik, dan mempertanyakan sejauh mana kekuasaan telah bekerja untuk kepentingan rakyat. Pada titik inilah pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi secara terbuka. Bukan sekadar melalui perayaan capaian dan publikasi keberhasilan, melainkan dengan membandingkan janji yang disampaikan kepada masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo–Gibran membawa harapan besar mengenai pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penegakan hukum. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan berbagai agenda prioritas lainnya kemudian menjadi bagian penting dari arah pembangunan pemerintah. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa banyak program yang telah diluncurkan, berapa besar anggaran yang dialokasikan, atau berapa banyak kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanyaan terpentingnya adalah seberapa jauh seluruh kebijakan tersebut mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Di sinilah istilah raport merah memperoleh relevansinya sebagai kritik politik. Ia bukan berarti seluruh kebijakan pemerintah harus dianggap gagal, melainkan penanda bahwa sejumlah persoalan mendasar belum mendapatkan jawaban yang memadai. Kekuasaan harus dinilai berdasarkan hasil, bukan hanya niat; berdasarkan dampak, bukan hanya janji; dan berdasarkan pertanggungjawaban, bukan hanya narasi keberhasilan.
Dalam bidang ekonomi, tantangan pemerintah tidak berhenti pada menjaga pertumbuhan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan yang layak, memperkuat daya beli, memperluas kesempatan usaha, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan. Angka pertumbuhan ekonomi yang positif tentu merupakan indikator penting, tetapi tidak otomatis menggambarkan keadaan setiap rumah tangga. Di balik statistik nasional, terdapat pekerja yang menghadapi ketidakpastian penghasilan, pelaku usaha kecil yang berjuang mempertahankan usahanya, serta keluarga yang harus menyesuaikan pengeluaran ketika harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau.
Gambaran tersebut tercermin dalam survei nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi. Survei itu mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 55,3 persen, sedangkan 40,9 persen responden menyatakan tidak puas. Di antara responden yang tidak puas, alasan yang paling banyak disebut adalah kondisi ekonomi yang belum stabil, sebesar 18,9 persen, disusul mahalnya harga kebutuhan pokok sebesar 15,4 persen.
Temuan tersebut tidak berarti seluruh masyarakat mengalami keadaan ekonomi yang sama. Namun, angka itu menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tetap menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pemerintah. Kepercayaan dan dukungan politik tidak cukup dipelihara melalui komunikasi publik. Keduanya perlu dijawab dengan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sumber: Poltracking Indonesia, Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Oktober 2026
Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas anggaran. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki tujuan sosial yang penting karena pemenuhan gizi berkaitan dengan kesehatan, perkembangan anak, dan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin pelaksanaan yang baik. Program berskala besar membutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan kualitas makanan, ketepatan sasaran, pengadaan yang akuntabel, dan mekanisme evaluasi yang terbuka.
Keberhasilan program semacam ini tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Pemerintah perlu menunjukkan bukti mengenai perbaikan status gizi, kualitas pelayanan, ketepatan distribusi, serta efisiensi penggunaan anggaran. Ketika muncul persoalan dalam pelaksanaannya, penyelesaian tidak boleh berhenti pada pembelaan bahwa program tersebut merupakan kebijakan unggulan. Justru karena menyangkut kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya harus diawasi dengan standar yang lebih ketat.
Survei Poltracking yang sama mencatat bahwa di antara responden yang mengetahui program MBG, 49,5 persen menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaannya, sedangkan 47,4 persen menyatakan puas. Angka ini memperlihatkan bahwa program tersebut memiliki penerimaan sekaligus persoalan yang perlu dievaluasi. Pemerintah semestinya membaca temuan itu sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas implementasi, bukan sebagai alasan untuk menolak kritik.
Setiap rupiah uang negara memiliki konsekuensi. Ketika pemerintah menetapkan suatu program sebagai prioritas, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan bagaimana kebutuhan lain tetap terpenuhi. Pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan guru, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan pembangunan daerah tidak boleh dipandang sebagai urusan sekunder. Anggaran publik bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa, melainkan amanat masyarakat yang harus dikelola berdasarkan kepentingan umum.
Di bidang hukum dan demokrasi, persoalannya bahkan lebih mendasar. Keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur melalui terselenggaranya pemilihan umum atau besarnya dukungan politik di parlemen. Demokrasi juga ditentukan oleh kemampuan negara melindungi kebebasan berpendapat, menjamin independensi lembaga penegak hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.
Amnesty International Indonesia, dalam evaluasinya terhadap periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026, menyampaikan kritik mengenai perlindungan ruang sipil, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, dan sejumlah kebijakan yang dinilai berisiko melemahkan perlindungan hak masyarakat. Amnesty juga mencatat sedikitnya 406 pembela HAM mengalami serangan selama periode pemantauannya.
Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan dan penilaian organisasi HAM yang perlu dibaca berdasarkan metodologi serta konteks kasusnya. Namun, substansi kritik itu tetap menuntut perhatian serius dari pemerintah. Perlindungan terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan warga yang menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakat.
Sumber: Amnesty International Indonesia, Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Oktober 2026,
Persoalannya bukan apakah pemerintah boleh dikritik, melainkan bagaimana negara merespons kritik tersebut. Dalam demokrasi yang sehat, kritik merupakan mekanisme koreksi. Kebijakan yang dinilai keliru dapat dijelaskan melalui data, tuduhan yang tidak berdasar dapat ditanggapi melalui mekanisme hukum, dan perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog. Akan tetapi, ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman atau perbedaan pandangan dibalas dengan intimidasi, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan individu, melainkan juga kemampuan pemerintah untuk memperbaiki kesalahannya sendiri.
Pemerintah yang kuat seharusnya tidak merasa terancam oleh masyarakat yang bertanya. Sebaliknya, pemerintah semestinya menyediakan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik, terutama ketika mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan strategis yang dirumuskan tanpa partisipasi bermakna berisiko kehilangan legitimasi sosial, sekalipun secara formal memiliki dasar kewenangan.
Dalam konteks ini, supremasi hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Hukum harus berlaku setara, proses penegakannya harus dapat dipertanggungjawabkan, dan lembaga negara harus bekerja berdasarkan kewenangan yang ditentukan konstitusi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum dapat melindungi mereka ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih kuat, baik dalam sengketa tanah, konflik ketenagakerjaan, dugaan penyalahgunaan kewenangan, maupun perkara yang menyangkut hak-hak dasar warga negara.
Hukum kehilangan kepercayaan ketika masyarakat melihat jarak antara prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pengalaman mereka ketika mencari keadilan. Karena itu, evaluasi dua tahun pemerintahan harus mencakup pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, transparansi proses peradilan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap warga yang rentan. Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau tersangka yang diumumkan, tetapi juga dari kualitas proses, keadilan hasil, dan konsistensi penerapan hukum.
Persoalan lingkungan hidup juga tidak boleh ditempatkan di pinggir agenda pembangunan. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, kerusakan ekosistem, serta konflik penguasaan tanah berhubungan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan keberlanjutan sumber penghidupan. Kerugian akibat kerusakan lingkungan sering kali justru ditanggung oleh masyarakat yang paling sedikit menikmati keuntungan ekonomi dari aktivitas yang merusak tersebut.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar investasi dan pertumbuhan, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Proyek yang disebut strategis tidak semestinya kebal dari pengawasan. Kepentingan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas tanah, lingkungan, dan kehidupan yang layak. Pembangunan yang mengabaikan biaya sosial dan ekologis berisiko mewariskan persoalan yang jauh lebih mahal kepada generasi berikutnya.
Meskipun demikian, evaluasi yang adil juga harus mengakui bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintahan ini tidak tunggal. Survei Poltracking mencatat 55,3 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah. Program bantuan pemerintah dan MBG termasuk alasan yang dikemukakan oleh responden yang merasa puas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.
Fakta itu perlu ditempatkan secara proporsional. Dukungan publik merupakan bagian penting dari legitimasi demokratis, tetapi bukan cek kosong bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan tanpa pengawasan. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga tidak otomatis membuktikan bahwa semua programnya gagal. Evaluasi yang sehat harus mampu mengakui keberhasilan ketika didukung bukti dan mengungkap kekurangan ketika kenyataan menunjukkan adanya masalah.
Di sinilah pentingnya membedakan keberhasilan komunikasi politik dari keberhasilan pemerintahan. Pemerintah dapat menyampaikan berbagai capaian, menyusun laporan kinerja, dan membangun narasi mengenai prioritas nasional. Namun, ukuran akhirnya tetap terletak pada perubahan yang dapat dibuktikan: apakah daya beli membaik, apakah pekerjaan layak semakin tersedia, apakah pelayanan publik semakin mudah diakses, apakah hukum semakin dipercaya, dan apakah masyarakat semakin bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
Dua tahun pertama seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme evaluasi yang terbuka. Setiap program prioritas perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, laporan penggunaan anggaran yang dapat diperiksa, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar berfungsi. Hasil evaluasi juga perlu menjadi dasar untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Pemerintah tidak kehilangan wibawa ketika mengakui kekurangan. Sebaliknya, kesediaan memperbaiki kesalahan merupakan tanda pertanggungjawaban yang seharusnya melekat pada setiap pemegang kekuasaan.
Pada akhirnya, istilah raport merah harus dipahami sebagai peringatan politik dan tuntutan untuk melakukan koreksi. Ia bukan vonis bahwa seluruh aspek pemerintahan tidak memiliki capaian. Rapor merah menjadi relevan ketika terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, kritik yang belum dijawab secara memadai, atau kesenjangan antara janji politik dan pengalaman masyarakat yang masih perlu dipersempit.
Pemerintahan Prabowo–Gibran masih memiliki ruang untuk memperbaiki arah kebijakan dan menunjukkan hasil yang lebih nyata. Namun, ruang tersebut harus diisi dengan tindakan, bukan semata-mata pembelaan. Pemerintah perlu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, memperkuat transparansi, menjamin kebebasan sipil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan bahwa anggaran negara dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.
Sebab, rakyat bukan penonton yang hanya diminta bertepuk tangan ketika pemerintah mengumumkan keberhasilan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang berhak mengawasi, mempertanyakan, dan menuntut perbaikan. Dalam negara demokratis, kritik bukan penghalang pembangunan, melainkan bagian dari mekanisme yang menjaga agar pembangunan tidak kehilangan arah.
Sejarah tidak akan menilai sebuah pemerintahan hanya berdasarkan pidato, slogan, atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Sejarah akan mencatat bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana hak masyarakat dilindungi, dan sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan demikian, bukan sekadar perayaan perjalanan kekuasaan. Ia merupakan kesempatan untuk menguji kembali janji politik di hadapan realitas. Rapor pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa keras penguasa mengklaim keberhasilan, tetapi oleh seberapa terbuka ia menerima koreksi dan seberapa nyata rakyat merasakan hasil dari kebijakan yang dijalankannya.
Kekuasaan memperoleh legitimasi melalui demokrasi, tetapi mempertahankan kepercayaan rakyat membutuhkan keadilan, keterbukaan, dan hasil yang dapat dirasakan.
