Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Api yang membakar kawasan hutan dan lahan tidak hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga menghasilkan asap yang mengancam kesehatan, mengganggu pendidikan, menghambat transportasi, dan menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika dampaknya meluas ke berbagai sektor, karhutla tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis pemadaman. Ia telah menjadi persoalan kemanusiaan, ekonomi, hukum, dan tanggung jawab negara.
Persoalan ini semakin mendesak ketika masyarakat harus menanggung akibat dari bencana yang tidak selalu mereka sebabkan. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, pekerja menghadapi gangguan produktivitas, pedagang kehilangan pelanggan, petani menghadapi ancaman terhadap penghidupan, sementara pemerintah harus mengerahkan sumber daya untuk penanganan dan pemulihan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana memadamkan api, melainkan juga bagaimana memastikan masyarakat terlindungi dan pihak yang bertanggung jawab tidak dibiarkan lepas dari konsekuensi hukum.
Besarnya persoalan karhutla pada 2026 tergambar dalam data yang disampaikan Kementerian Kehutanan. Hingga Juli 2026, luas kebakaran dilaporkan mencapai sekitar 202.004 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran telah menjadi persoalan berskala besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor, bukan sekadar respons terhadap titik api di lokasi tertentu.
Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah juga mengintensifkan penanganan di sejumlah provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan. BNPB melaporkan bahwa hingga 19 Oktober 2026, dari total sasaran penanganan seluas 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas, sebanyak 454,25 hektare telah dipadamkan, sementara 570,08 hektare masih dalam proses pemadaman dan pendinginan. Angka tersebut merupakan capaian penanganan pada area yang dilaporkan, bukan total luas kebakaran nasional.
Data itu memperlihatkan bahwa pekerjaan pemadaman belum selesai. Namun, luas lahan terbakar saja tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan persoalan. Kebakaran yang berada jauh dari permukiman pun dapat menimbulkan dampak lintas wilayah ketika asap terbawa angin. Artinya, batas administratif suatu daerah tidak selalu membatasi penyebaran dampak karhutla. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah tidak seharusnya berhenti pada jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Keberhasilan juga perlu diukur dari kemampuan mencegah kebakaran berulang, menjaga kualitas udara, melindungi masyarakat, dan memulihkan kehidupan sosial-ekonomi di wilayah terdampak.
Dampak paling mendasar dari karhutla adalah ancaman terhadap kesehatan manusia. Asap kebakaran mengandung partikel dan berbagai zat pencemar yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Partikel halus seperti PM2.5 menjadi perhatian khusus karena ukurannya memungkinkan partikel tersebut masuk jauh ke dalam paru-paru. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa paparan asap kebakaran dapat menimbulkan iritasi mata dan saluran pernapasan, batuk, sesak napas, serangan asma, serta gangguan kardiovaskular. Pada kelompok rentan, paparan tersebut dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang serius.
Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru memerlukan perlindungan khusus. Dalam kondisi udara yang buruk, kegiatan sehari-hari yang tampak sederhana, seperti berangkat sekolah, bekerja di luar ruangan, atau berjualan di tepi jalan, dapat meningkatkan paparan terhadap polusi. Dampaknya tidak berhenti pada keluhan fisik. Masyarakat juga menghadapi kecemasan, perubahan rutinitas, dan ketidakpastian mengenai berapa lama mereka harus hidup di tengah udara yang tidak sehat.
Dalam laporan mengenai dampak karhutla pada Oktober 2026, akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak disebut mencapai sekitar 295.000 kasus hingga 15 Oktober. Angka ini perlu dibaca secara hati-hati karena tidak berarti seluruh kasus terbukti disebabkan oleh asap karhutla. Namun, situasi tersebut menegaskan pentingnya pengawasan kualitas udara dan kesiapan layanan kesehatan di daerah terdampak. Ketika masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat, membeli masker yang sesuai, atau membatasi aktivitasnya, dampak karhutla telah memasuki ruang kehidupan rumah tangga.
Keluarga dengan pendapatan terbatas akan lebih rentan karena memiliki kemampuan yang lebih kecil untuk menanggung biaya kesehatan dan kehilangan penghasilan. Karena itu, perlindungan kesehatan tidak boleh berhenti pada imbauan agar masyarakat menjaga diri. Pemerintah harus memastikan tersedianya informasi kualitas udara yang mudah diakses, pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan bagi kelompok rentan, dan langkah mitigasi yang sesuai dengan tingkat bahaya.
Krisis karhutla juga memiliki dimensi ekonomi yang tidak kalah serius. Asap dapat mengganggu kegiatan produksi, distribusi barang, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kerugian tidak hanya dialami oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh masyarakat kecil yang menggantungkan pendapatan pada kegiatan harian. Pedagang kaki lima, pemilik warung, pengemudi transportasi, pekerja lapangan, dan pelaku usaha mikro dapat mengalami penurunan pendapatan ketika aktivitas masyarakat berkurang. Dalam situasi tertentu, gangguan jarak pandang juga dapat memengaruhi keselamatan perjalanan dan kelancaran distribusi logistik. Petani serta pekerja perkebunan menghadapi risiko tambahan apabila kebakaran merusak lahan atau menghambat pekerjaan.
Gangguan transportasi udara memberikan gambaran konkret mengenai luasnya dampak tersebut. Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa pada periode 13–17 Oktober 2026, kabut asap berdampak pada 2.604 penerbangan. Dampaknya mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan, pengalihan ke bandar udara lain, serta penyesuaian jadwal lainnya. Keputusan operasional penerbangan tentu harus didasarkan pada penilaian keselamatan, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi. Namun, konsekuensi ekonominya tetap nyata. Penumpang kehilangan waktu, perusahaan menghadapi tambahan biaya operasional, distribusi barang berpotensi tertunda, dan pelaku usaha di sekitar destinasi wisata dapat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.
Dampak ekonomi karhutla tidak selalu tercatat secara langsung. Penurunan omzet pedagang kecil, hilangnya jam kerja, biaya pengobatan keluarga, terganggunya kegiatan pendidikan, dan menurunnya produktivitas sering kali tersebar di berbagai sektor sehingga sulit dihitung dalam satu angka. Kementerian Lingkungan Hidup juga memuat kajian mengenai potensi kerugian ekonomi karhutla pada 2026. Estimasi yang dikutip dari kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berkisar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun, dengan cakupan komponen kerugian dan asumsi perhitungan yang perlu diperhatikan. Angka tersebut merupakan estimasi potensi kerugian, bukan angka kerugian aktual yang telah diaudit dan ditetapkan melalui proses hukum.
Meskipun demikian, estimasi itu memberikan gambaran mengenai besarnya risiko ekonomi yang harus diperhitungkan. Karhutla dapat menggerus pendapatan masyarakat, mengurangi produktivitas, meningkatkan kebutuhan belanja penanganan bencana, dan menambah beban pelayanan kesehatan. Dengan demikian, biaya kebakaran tidak berhenti pada kerusakan fisik kawasan yang terbakar. Ada biaya sosial yang ditanggung masyarakat dan biaya publik yang harus ditanggung negara.
Dalam negara hukum, perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pencegahan, pengawasan, penanganan, dan pemulihan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah memang telah mengerahkan personel, melakukan pemadaman darat dan udara, serta mengoordinasikan penanganan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Upaya tersebut penting dan patut dinilai berdasarkan hasilnya. Namun, mobilisasi setelah kebakaran terjadi tidak dapat menggantikan kewajiban untuk memperkuat pencegahan. Pencegahan membutuhkan pemetaan wilayah rawan, pengawasan kegiatan pembukaan lahan, kesiapan menghadapi musim kering, pemantauan kualitas udara, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan kawasan juga harus dilakukan secara serius sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pertanyaan publik yang perlu dijawab ialah apakah sistem pengawasan sudah berjalan efektif, apakah peringatan dini ditindaklanjuti, dan apakah pelanggaran yang ditemukan ditangani secara konsisten. Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari evaluasi kebijakan yang harus dilakukan secara terbuka.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang menanggung dampak langsung. Informasi mengenai kualitas udara, fasilitas kesehatan, bantuan bagi warga terdampak, serta perlindungan terhadap kegiatan belajar dan bekerja harus menjadi bagian dari respons bencana. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri konsekuensi dari keadaan yang mengancam keselamatan mereka. Jika kegiatan ekonomi terganggu dalam waktu lama, kebijakan pemulihan juga harus mempertimbangkan kebutuhan pekerja informal, petani, dan pelaku usaha kecil yang tidak selalu memiliki tabungan atau jaring pengaman sosial memadai.
Karhutla juga merupakan persoalan penegakan hukum. Akan tetapi, penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada bukti dan tidak boleh berhenti pada pencarian pelaku di lapangan tanpa menelusuri kemungkinan keterlibatan atau tanggung jawab pihak lain sesuai fakta setiap perkara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahan dan ketentuan pelaksananya, menyediakan kerangka hukum untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Pasal 69 ayat (1) huruf h pada pokoknya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan fakta, unsur pelanggaran, serta aturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban pidana, jalur administratif dan perdata dapat menjadi instrumen penting sesuai dasar hukum dan keadaan perkara. Sanksi administratif dapat diterapkan terhadap pelanggaran kewajiban perizinan atau ketentuan lingkungan, sedangkan pertanggungjawaban perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi dan tindakan pemulihan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Dalam perkara lingkungan hidup, pembuktian mengenai sumber kebakaran, hubungan sebab akibat, penguasaan lahan, kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, dan besarnya kerugian menjadi hal penting. Karena itu, investigasi harus dilakukan secara profesional dengan memanfaatkan bukti lapangan, data satelit, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan ahli jika relevan. Penegakan hukum juga tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang mendahului proses pembuktian. Tidak setiap kebakaran otomatis membuktikan kesengajaan, dan tidak setiap pihak yang berada di sekitar lokasi dapat langsung dianggap bertanggung jawab. Namun, apabila bukti menunjukkan adanya pelanggaran atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, penanganannya harus dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mencegah pengulangan, memulihkan lingkungan, dan memastikan biaya akibat pelanggaran tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip bahwa pencemar harus menanggung biaya pencemaran menjadi penting. Pemulihan lingkungan tidak seharusnya hanya mengandalkan anggaran negara apabila berdasarkan proses hukum ditemukan pihak yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Setelah api padam, persoalan belum berakhir. Lahan yang terbakar mungkin memerlukan pemulihan ekologis, masyarakat membutuhkan pemulihan penghasilan, dan fasilitas publik dapat memerlukan dukungan tambahan. Pada kawasan gambut, penanganan juga harus memperhatikan kondisi hidrologis agar risiko kebakaran berulang dapat ditekan. Pemerintah perlu membangun sistem evaluasi yang menghubungkan data kebakaran dengan data kualitas udara, pelayanan kesehatan, gangguan pendidikan, kerugian ekonomi, dan hasil penegakan hukum. Data tersebut harus diperbarui secara berkala dan dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat menilai apakah kebijakan yang diambil benar-benar efektif.
Di sisi lain, dunia usaha wajib menjalankan kewajiban lingkungan sesuai peraturan, sedangkan masyarakat perlu berpartisipasi dalam pencegahan, menghindari pembakaran lahan yang dilarang, dan segera melaporkan titik api. Partisipasi masyarakat akan lebih efektif apabila didukung edukasi, sarana pencegahan, serta mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Tanggung jawab bersama tidak berarti mengaburkan tanggung jawab masing-masing. Negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur serta mengawasi; pelaku usaha harus mematuhi hukum; dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Karhutla mengajarkan bahwa kerusakan lingkungan dapat berubah menjadi krisis multidimensi. Asap yang menyelimuti permukiman membawa ancaman kesehatan, sementara gangguan transportasi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan kerja dapat mengurangi penghasilan masyarakat. Di balik angka hektare yang terbakar, terdapat keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan, pekerja yang kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan, dan anak-anak yang kegiatan belajarnya terganggu.
Karena itu, penanganan karhutla harus bergerak melampaui pemadaman. Pencegahan, perlindungan kesehatan, pemulihan ekonomi, transparansi data, dan penegakan hukum harus berjalan sebagai satu kesatuan kebijakan. Negara tidak dapat menjanjikan bahwa seluruh bencana akan hilang. Namun, negara dapat dan harus memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik, peringatan ditindaklanjuti, masyarakat dilindungi, dan pelanggaran ditangani berdasarkan hukum.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan juga seberapa baik kehidupan masyarakat dipulihkan dan seberapa efektif kebijakan mencegah tragedi yang sama berulang. Sebab, ketika hutan terbakar dan asap melumpuhkan kehidupan, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian alam, melainkan juga hak rakyat untuk hidup sehat, bekerja, belajar, dan memperoleh perlindungan yang layak dari negara.
